Arti Dasar Perpustakaan Desa
Kita tentu sama-sama tahu bahwa perpustakaan desa adalah perpustakaan yang berada di pedesaan, di bawah naungan pemerintah desa. Namun lebih dari itu, pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 dijelaskan bahwa perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan masyarakat sebagai salah satu sarana/media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/kelurahan.
Sudah sejak lama kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya literasi belum merata, termasuk keberadaan perpustakaan desa. Mereka menganggap perpustakaan hanya lembaga formal yang tidak jauh beda dengan sekolah, kampus, dan sebagainya. Paradigma kurang tepat itu dibangun atas dasar keterasingan dan ketidaktahuan mereka terhadap pentingnya perpustakaan desa. Padahal dengan adanya perpustakaan desa, pengetahuan masyarakat akan semakin meningkat dan kesejahteraan pun akan terbangun melalui penerapan pengetahuan yang mereka dapatkan melalui buku-buku yang ada. Sebut saja buku budidaya dan teknologi pertanian yang tentu saja akan mampu meningkatkan hasil panen masyarakat lebih tinggi lagi, demikian pula dengan keterampilan tangan, usaha kuliner, dan sebagainya.
Hal di atas dibuktikan melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006, yang menunjukkan bahwa masyarakat kita masih belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama untuk mendapatkan informasi. Masyarakat lebih banyak tertarik dan memilih menonton TV (85,9%), radio (40,3%), dan membaca koran hanya 23,5%. Sehingga pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan amanat melalui Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dengan maksud agar layanan perpustakaan semakin digalakkan dan minat baca masyarakat semakin tumbuh pesat. Masyarakat pun diberi hak untuk mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 poin 1. Bahkan di pasal yang sama pada poin 2, dikatakan bagi masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Untuk itu, ditegaskan dalam Pasal 16 bahwa di antara penyelenggara perpustakaan bukan hanya perpustakaan nasional dan daerah saja, melainkan juga perpustakaan desa dan perpustakaan masyarakat (taman baca masyarakat).
Gaung gerakan literasi tingkat pedesaan saat ini sudah cukup membuahkan hasil. Dalam Rakornas Perpustakaan Nasional tahun 2020 disebutkan bahwa jumlah perpustakaan desa secara nasional tercatat sebanyak 33.929 dari 83.441 desa/kelurahan seluruh Indonesia. Itu artinya sudah 40 persen desa yang tersentuh dunia literasi. Memang angka itu patut disyukuri sebagai pertanda literasi pedesaan mulai berkembang, namun harus kita akui masih jauh dari target ideal yang diharapkan. Terlebih jika kita telisik lebih mendalam, apakah 33.929 perpustakaan desa tersebut merupakan perpustakaan ideal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apakah kehadirannya sudah benar-benar mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat desa? Mari kita tebarkan virus gerakan literasi desa dengan perpustakaan desa yang ideal.
Peran Perpustakaan Desa
Perpustakaan desa memiliki peran yang sangat berdampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Peran tersebut antara lain:
1. Membantu pemerintah dalam merealisasikan program wajib belajar dan pendidikan seumur hidup bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Menjamin tersedianya kebutuhan informasi masyarakat dalam berbagai bidang, seperti bidang pertanian, perikanan, peternakan, kepemudaan, ekonomi kreatif, perindustrian, kerajinan tangan, pengolahan sumber daya alam, pemasaran dan lain-lain.
3. Membangun budaya dan minat baca masyarakat agar mereka mampu berkembang dan hidup secara mandiri.
4. Sebagai tempat menyimpan seluruh dokumentasi kekayaan budaya lokal masyarakat.
5. Menyediakan tempat hiburan alternatif yang bermanfaat, menarik dan menyenangkan.
